Pengemat Hubungan Internasional Universitas Brawijaya (UB), Malang, Adhi Cahya Fahadayna, mengatakan perumusan kebijakan dalam pencabutan HGU secara sepihak tanpa melalui proses pengadilan dapat menimbulkan keraguan investos asing semakin meningkat.
“Ketika proses perumusan kebijakan tampil semrawut dan tidak terukur dengan kasus pencabutan HGU secara sepihak, keraguan investor akan melebar, dan tentunya ini indikasi kesenjangan visi Presiden yang terartikulasikan dengan baik di WEF Davos dan orientasi pelaksana di bawahnya.
Tanpa penyelarasan yang tegas atas prosedur, ritme, dan prioritas kebijakan, sangat sulit untuk membuat kepercayaan naik dan arus modal mengalir dengan stabil,” tuturnya.
Adhi menambahkan, saat ini Indonesia tengah memasuki fase “unpredictability” and “uncertainty” yang kian mengkhawatirkan.
Dari sisi kebijakan, derajat policy unpredictability meningkat karena terlalu banyak aturan lahir secara tergesa-gesa tanpa kepekaan terhadap konteks historis maupun kalkulasi dampak turunan yang niscaya.
“Akibatnya, arah ekonomi terlihat kabur dan penuh jargon, minim sasaran konkret. Sehingga tata kelola kehilangan koherensi dan disiplin eksekusi yang semestinya menopang kredibilitas negara.
